HUT ke-16, Komnas Perempuan Minta Kado Ini dari Jokowi

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menginjak usia ke-16. Lembaga perlindungan perempuan ini pun berharap pemerintahan Jokowi-JK dapat memperjuangkan dengan baik hak-hak perempuan, termasuk korban kekerasan 1998.

“Kami mengambil momen karena minggu depan presiden baru akan dilantik, kami berharap bisa memberikan poin penting untuk pemerintah yang baru,” kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Desti Murdjiana, dalam rangkaian acara ulang tahun ke-16 Komnas Perempuan, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (15/10/2014).

Desti mengatakan, paling tidak, di akhir masa jabatan komisioner Komnas Perempuan periode 2010-2014, ada hal yang disampaikan kepada presiden baru Joko Widodo untuk dapat menjadi pertimbangan. Sedikitnya ada 4 agenda utama Komnas Perempuan yang berharap bisa terwujud selama pemerintahan baru.

“Pertama memastikan penyelenggara negara tidak menjadi pelanggar HAM dan pelaku kekerasan terhadap perempuan. Kedua memastikan perlindungan kepada korban,” ungkap Desti.

“Ketiga ada upaya signifikan penghapusan kekerasan perempuan, dan keempat pemerintah memperkokoh lembaga perempuan, kementerian pemberdayaan perempuan, Komnas Perempuan maupun NGO yang selama ini dianggap tidak penting,” imbuh dia.

Penguatan Komnas Perempuan dinilai sangat penting. Sejauh ini, pemerintah dianggap abai dan memandang sebelah mata berbagai lembaga perlindungan perempuan. Hasilnya, tidak ada perhatian khusus yang bagi perlindungan perempuan.

“Kalau lembaga ini dianggap tidak penting bagaimana bisa memberikan perhatian maksimal bagi perlindungan perempuan,” ujar Desti.

Dari seluruh agenda penting itu, paling tidak ada 2 pokok yang harus mendapat perhatian khusus dan segera ditindaklanjuti pemerintah kedepannya. Pertama kekerasan perempuan dan kekerasan seksual pada perempuan.

“Kekerasan seksual terhadap perempuan saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Ini yang harus jadi perhatian pemerintah,” ucap Desti.

Rangkaian acara ulang tahun ke-16 Komnas Perempuan diisi berbagai materi diskusi tentang perlindungan anak. Puncaknya, Komnas Perempuan akan memberikan penghargaan khusus kepada mantan Presiden BJ Habibie sebagai sosok yang membentuk Komnas Perempuan setelah reformasi.

Status Jokowi Sebagai Gubernur DKI Jakarta Resmi Dicabut Besok?

Liputan6.com, Jakarta – Rekomendasi pengunduran diri Joko Widodo atau Jokowi sebagai gubernur oleh DPRD DKI Jakarta tinggal menunggu pengesahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Begitu keputusan presiden (Keppres) keluar, Jokowi resmi menanggalkan statusnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Berdasarkan informasi terbaru dari Sekretariat Negara, Keppres terkait pengunduran diri Jokowi itu akan keluar pada Kamis 16 Oktober 2014.

“Berita dari setneg kemungkinan besok akan turun Keppres-nya,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dody Riyadmadji di Jakarta, Rabu (15/10/2014).

Dia menjelaskan, dengan dikeluarkannya Keppres tersebut, maka status Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta pun resmi dicabut. “Keppres itu artinya pengesahan mundur Jokowi. Kalau besok sudah turun, Pak Jokowi resmi mundur dari gubernur,” tutur Dody.

Namun, dia belum dapat memastikan apakah benar keppres tersebut turun pada Kamis besok. Hingga saat ini, Kemendagri belum menerima keppres tersebut.

“Tapi itu masih informasi ya. Saya belum bisa pastikan kalau belum pegang keppres-nya di tangan,” tandas Dody.

Sementara itu, Jokowi dan Jusuf Kalla atau JK bakal dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014 nanti. (Mut)

PAN: Kita Tepis Pemboikotan Pelantikan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta – DPP Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar rapat internal di DPR. Rapat tersebut membahas masalah internal termasuk pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober agar berjalan lancar.

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Zulkifli Hasan dalam rapat internal menyampaikan, ingin menepis isu pemboikotan pelantikan Jokowi.

“Kita ingin menepis semua opini dari publik maupun rekan media dalam pemboikotan pelantikan Jokowi,” ujar Zulkifli di ruang rapat Fraksi PAN DPR, Jakarta, Rabu (15/10/2014).

Rapat ini dihadiri Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy, Ketua Majelis Pertimbangan PAN Amien Rais, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, serta Sekjen PAN Taufik Kurniawan.

Mantan Menteri Kehutanan itu juga menegaskan, dia akan menyambangi kantor DPP PAN sebagai bentuk resmi untuk mendukung pelantikan MPR.

“Hari ini pimpinan MPR pukul 13.00 WIB akan ke kantor DPP PAN, Kemudian akan bertemu dengan Ical (Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie) dan SBY (Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat). Jumat kita akan bertemu Prabowo (Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto) dan dengan Ibu Megawati (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri) sedang diusahakan,” pungkas Zulkifli. (Sss)

PAN: Pertemuan Jokowi dan Ical Bagus, Saatnya Bersatu

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Jokowi tadi malam. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menegaskan, pertemuan Jokowi dengan Ical adalah hal yang baik.

“Bagus, harus begitu, pelantikan harus dijadikan momentum. Saatnya kita bersatu,” ujar Zulkifli Hasan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/10/2014).

Menurut Ketua MPR ini, momentum pelantikan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014-2019 bisa menjadi ajang silaturahmi dengan seluruh ketua umum partai.

“Momentum pelantikan ini bagus, dengan seluruh ketum partai, silaturahmi dengan Prabowo, Pak Amien, Pak Hatta, itu kan bagus, tentu akan menambah suasana sejuk keyakinan para investor, masyarakat, dan lainnya,” tegas dia.

Zulkifli mengatakan, pertemuan kedua tokoh tersebut bukan berarti ada sinyal yang buruk dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

“Ini kan artinya silaturahmi bisa diteruskan dengan yang lain, semuanya dan itu bagus,” pungkas Zulkfli.

Jokowi dan Ical ngopi bersama di Galeri Seni Kunstkring, Menteng, Jakarta Pusat Selasa 14 Oktober malam. Dalam pertemuan tersebut, Ical menyatakan ia dan partainya tetap‎ berada di Koalisi Merah Putih.

“Mengenai koalisi tidak ada yang perlu dilanjutkan, karena sudah memberikan penjelasan seperti itu. Tapi saya ngomong, inikan jawaban hari ini. Belum tentu besok, belum tentu bulan depan,” kata Jokowi. (Sss)

Komentar Fadli Zon Soal Pesta Rakyat Pelantikan Jokowi Terpopuler

Liputan6.com, Jakarta – Guna menyambut pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pada 20 Oktober nanti, para pendukung Jokowi-JK dikabarkan akan menggelar pesta rakyat. Kabar ini mendapat tanggapan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, yang tak lain adalah kubu lawan Jokowi-JK.

Berita tersebut menjadi berita terpopuler yang paling banyak disorot. Tak hanya berita soal komentar Fadli Zon, berita skenario terburuk pelantikan Jokowi-JK juga menjadi berita paling disorot para pembaca.

Berikut ulasan berita-berita terpopuler yang terangkum dalam Top 5 Indonesia Baru di Liputan6.com pada Selasa (14/10/2014).

1. Pesta Rakyat Usai Pelantikan Jokowi, Ini Komentar Fadli Zon

Para pendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dikabarkan akan mengadakan pesta rakyat untuk menyambut pelantikan Jokowi-JK pada 20 Oktober mendatang. Salah satu agenda kegiatan dalam pelantikan tersebut adalah kirab pawai akbar dengan mengawal perjalanan Jokowi dari Gedung Parlemen, Senayan menuju Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan kegiatan tersebut bukanlah menjadi tanggung jawab pihak parlemen dan tidak dalam konteks resmi.

Baca selengkapnya…

2. Skenario Terburuk Pelantikan Jokowi-JK Menurut Panglima TNI

Pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai menjadi presiden dan wakil presiden tinggal menghitung hari. Pengamanan dari TNI dan Polri akan dimaksimalkan pada hari pelantikan, Senin 20 Oktober 2014.

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengakui ada keresahan mengenai pelantikan Jokowi-JK. Seperti apakah pelantikan bisa berjalan apa tidak dan apakah ada resistensi pihak tertentu yang ingin mengganggu pelantikan Jokowi-JK.

Baca selengkapnya…

3. Bertemu Ical, Jokowi Ajak Golkar Gabung Koalisi Indonesia Hebat?

Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi menggelar pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakrie di Galeri Seni Kunstkring, Menteng, Jakarta Pusat. Deputi Tim Transisi Andi Widjayanto mengatakan, pertemuan tersebut terjadi atas inisiatif Jokowi dan telah direncanakan sebelumnya.

“Ini sudah direncanakan 2 hari lalu dan diprakarsai oleh Pak Jokowi,” ujar Andi di Galeri Seni Kunstkring, Selasa  (14/10/2014).

Baca selengkapnya…

4. Kata Ahok Soal Spanduk ‘Terima Kasih SBY, Selamat Bekerja Jokowi’

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dikabarkan menginstruksikan pemasangan spanduk bertuliskan ‘Terima Kasih Pak SBY dan Selamat Bekerja Pak Jokowi’ di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat. Namun Ahok membantah hal tersebut.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menegaskan tak ada instruksi dari tim Presiden SBY kepada dirinya untuk memasang spanduk tersebut. Sehingga tak mungkin dirinya menyuruh pemasangan spanduk itu ke sejumlah pihak di DKI, termasuk bawahannya.

Baca selengkapnya…

5. Alasan Jokowi Seleksi Calon Menteri Secara Tertutup

Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi tengah menyeleksi kandidat-kandidat menteri di kabinetnya selama 5 tahun ke depan. Seleksi dilakukan mantan Walikota Solo itu secara tertutup.

Anggota DPR Fraksi PDIP Aria Bima pun angkat bicara soal ketertutupan seleksi menteri Jokowi. Dia mengatakan, Jokowi melakukan seleksi tertutup lantaran tersandera oleh koalisi tanpa syarat.

Baca selengkapnya…

12 Polda Siap Bantu Pengamanan Pelantikan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta – 24 Ribu personel gabungan dari kepolisian, TNI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah disiapkan mengamankan jalannya pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta pada 20 Oktober mendatang.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Unggung Cahyono mengatakan pihaknya juga meminta bantuan pasukan dari 12 Polda dalam pengamanan pelantikan Joko Widodo dan pasangannya, Jusuf Kalla. Unggung menyebutkan ribuan personel dari 12 Polda akan ikut mengamankan jalannya pelantikan Jokowi.

“12 Polda itu Bawah Kendali Operasi (BKO) ke Polda Metro Jaya, dengan jumlahnya 2.100 personel, mulai pergeseran pasukan (serpas) tanggal 15 dan 16 (Oktober),” ujar Unggung di Polda Metro Jaya, Selasa (14/10/2014).

Unggung menjelaskan dari 2100, masing-masing Polda mengirimkan dua kompi, 210 itu kemampuan ada dua, kemampuan PHH (Pasukan Anti Huru-Hara) dan anti-anarkis. Kecuali ada 4 polda yang mengerahkan 105 dengan kemampuan PHH.

“Mereka akan membantu melengkapi penyekatan-penyekatan dari berbagai lokasi. Nanti yang paling besar itu di Monas,” tambah dia.

Pengamanan pelantikan Jokowi-JK ini termasuk Operasi Mantap Brata Jaya 2014. 12 Polda yang ikut dalam operasi, yakni Aceh, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara dan Sulawesi Utara.

IGI Siap Rekomendasikan Peta Blusukan Pemerintahan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta – Indonesia Governance Index (IGI) yang merekomendasikan 7 perbaikan tata kelola pemerintah untuk menangani kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah akan disodorkan kepada pemerintahan baru Joko Widodo alias Jokowi.

Direktur Eksekutif IGI Wicaksono Sarosa menegaskan, hasil penelitian tersebut akan berguna bagi Jokowi yang memang gemar blusukan.

“Kita memang sedang terus melakukan komunikasi dengan pemerintah baru. Hasil penelitian kita ini bisa menjadi masukan bagi pemerintahan sebagai peta blusukan Jokowi. Pak Jokowi kan senang jika ada data, jadi kita kasih datanya,” ujar Wicaksono di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Meski akan mengupayakan tetap berkomunikasi dengan presiden terpilih tersebut, menurut Wicaksono, pihaknya sudah memberikan rekomendasi tersebut ke Rumah Transisi.

“Kita tetap mengupayakan agar langsung diterima langsung kepada Pak Jokowi. Rumah Transisi sudah kita berikan dan sudah melihat detail hasil kerja kita. Pasalnya, yang dilaporkan IGI merupakan hasil potret sesuai dengan realita dan fakta yang ada,” jelas Wicaksono.

Senada dengan Wicaksono, Manajer Proyek Kemitraan Patnership, Inda Loekman berharap jerih payah yang dilakukan IGI bisa membuat perubahan yang lebih baik. Karena itu ia ingin Jokowi maupun Jusuf Kalla mejalankan rekomendasi yang diajukan tersebut.

“Kita berharap jerih payah tersebut bisa digunakan sebagai perbaikan tata kelola daerah serta pembangunan di daerah. Karena itu kita terus menyampaikan hal ini kepada pemerintahan baru ke depan,” pungkas Inda.

Indonesia Governance Index (IGI) merekomendasikan 7 perbaikan tata kelola pemerintah. Dengan mengukur 34 kabupaten/kota di 33 provinsi yang terdiri dari 11 kota dan 23 kabupaten berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menggunakan Evaluiasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKKPD), mereka merekomendasikan tujuh perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

“Yaitu evaluasi kebijakan relasi pusat-daerah, keseimbangan lingkungan, ekonomi dan kesejahteraan, evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) secara menyeluruh, awasi kinerja DPRD, Optimalisasi sistem e-government di daerah, sinkronisasi anggaran untuk kesejahteraan serta perkuat interaksi 4 arena,” tutur peneliti utama IGI, Lenny Hidayat.

Secangkir Kopi Jokowi-Ical

Pertemuan Jokowi dan Ical menimbulkan spekulasi bahwa Golkar akan “bercerai” dari Koalisi Merah Putih (KMP). Namun Ical mempertegas kepada Jokowi bahwa partainya tetap berada di barisan Koalisi Merah Putih ‎(KMP) yang mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014 lalu.

“Dalam pertemuan sambil ngopi tadi, beliau (Ical) sampaikan akan tetap pada posisi di dalam Koalisi Merah Putih (KMP),” ujar Jokowi.

Mantan Walikota Solo itu pun mengaku dirinya menghargai keputusan Ical untuk tetap mempertahankan Golkar di Koalisi Merah Putih. Jokowi justru memberi apresiasi kepada Golkar yang memutuskan berada di luar pemerintahan bersama KMP.

“Bagus menurut saya untuk keseimbangan, check balance agar kita mengelola pemerintahan ada yang mengontrol dan mengawasi. Untuk manajemen kenegaraan itu menurut saya bagus,” kata Jokowi.

Menurut Gubernur DKI Jakarta tersebut, perbedaan sikap itu merupakan hal yang lumrah dalam berdemokrasi. Ia pun ingin menujukkan kalau perbedaan sikap politik tidak berarti hubungan antara dirinya dan Ical maupun politisi Golkar lainnya memanas. Jokowi menegaskan bahwa antara dirinya dan Ical tetap berhubungan baik.

“Kita juga ingin menyampaikan kepada masyarakat, ingin tunjukkan kepada masyarakat, bahwa saya, Pak JK, dan Pak ARB tidak ada masalah. Jadi ini hanya persoalan biasa, perbedaan politik, dalam demokrasi, itu sangat wajar,” kata Jokowi.

Menimpali apa yang disampaikan Jokowi, Ical mengatakan, sikap yang diambil oleh Partai Golkar bukan berarti Jokowi menjadi musuh politiknya. Ia pun tetap berhubungan baik dan menganggap Jokowi sebagai sahabat.

“Perbedaan pendapat dalam alam demokrasi adalah satu hal yang lumrah dan biasa. Bukan berarti kita bermusuhan, tapi cari solusi terbaik untuk bangsa dan negara,” ujar Ical. “Golkar dan Koalisi Merah Putih bukan musuh, bukan oposisi, tapi penyeimbang.”

Pemilik Bakrie Group juga menegaskan, partai penyeimbang dalam suatu sistem perpolitikan bukanlah posisi abu-abu. Partai penyeimbang menurut dia berperan penting dalam menjalankan fungsi kontrol bila ada program-program pemerintah yang dianggap kurang pro terhadap rakyat.

“‎Kalau penyeimbang disebut banci, tidak. Kalau oposisi disebut menolak (pemerintahan). Lalu, penyeimbang apa? Penyeimbang itu, yang baik dari program pemerintah di-support dan yang kurang baik didiskusikan,” ujar Ical.

Ical yakin posisi partainya saat ini justru akan membuat pemerintahan Jokowi-JK berjalan dengan baik. Ia pun mengatakan, pihaknya akan terus memberikan kritik membangun kepada pemerintahan Jokowi-JK.

“Ke depan, kalau ini semua politik dapat membuka ruang komunikasi, Indonesia akan hebat, bagus, dan luar biasa.‎ Prinsip saya seorang sahabat, kalau memuji-muji terus mau masuk jurang dipuji terus. Kita tetap sahabat tapi posisi lain. Itu pendapat saya dan tidak berubah,”‎ tandas Aburizal Bakrie.

Namun demikian, Jokowi meyakini segala kemungkinan bisa terjadi dalam dunia politik. Ia pun menilai bisa saja saat ini Golkar memutuskan untuk tetap di koalisi Prabowo, namun pada kemudian hari justru meminta bergabung ke dalam pemerintahan. “Inikan jawaban (Ical) hari ini, belum tentu besok. Belum tentu bulan depan,” ucap Jokowi sambil tertawa.

Mendengar pernyataan tersebut, Ical yang saat ini jabatannya tengah digoyang di internal Golkar karena gagal membawa partai berlambang pohon beringin menang pemilu, langsung menimpalinya. “Tapi kan kabinet Pak Jokowi itu disusun tanggal 21 Oktober, bukan bulan depan,” jawab Ical. Mendengar jawaban tersebut, Jokowi pun langsung tersenyum sumringah‎.

Lantas apakah secangkir kopi tanda “perdamaian” hanya berlaku untuk Ical? Apakah Jokowi juga bakal minum kopi bareng Prabowo? Tentu itu mungkin-mungkin saja. Sebagaimana yang diungkapkan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjayanto, pertemuan Jokowi-Ical merupakan  “safari politik termasuk dengan ketum Koalisi Merah Putih yang lain.” Nah, kita tunggu saja. (Rmn)

Fadli Zon: Hadir Pelantikan Jokowi atau Tidak, Itu Hak Prabowo

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto sekaligus rival Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) saat pilpres yang lalu, belum memastikan untuk hadir saat pelantikan Jokowi-JK. Hal tersebut pun mengundang tanya, apakah Prabowo masih menyimpan dendam kepada Jokowi atas kekalahannya memperebutkan kursi RI-1?

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, hubungan Prabowo dengan Jokowi-JK sebenarnya berjalan baik. Bahkan, usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatannya terkait sengekat Pilpres 2014, Prabowo sudah menjalani aktivitasnya dengan santai.

“Saya kira tidak perlu ada rekonsolidasi, semua baik-baik saja. Tidak ada marah, (Prabowo) malah sering ketawa,” kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2014).

Hal itu sekaligus menanggapi hubungan Prabowo dengan Jokowi pasca Pilpres 2014 yang lalu. Di mana, hingga saat ini Prabowo dengan Jokowi belum pernah menjalin komunikasi.

Fadli mengatakan, kehadiran Prabowo saat pelantikan Jokowi-JK pada 20 Oktober nanti bukan menjadi kewajiban meskipun Ketua MPR menyatakan jika akan mengundang tokoh-tokoh politik termasuk Prabowo.

“Saya kira (hadir pelantikan Jokowi atau tidak) itu hak (Prabowo) juga. Ibu Mega juga tidak pernah datang dalam undangan pak SBY selama 10 tahun,” tandas Fadli.

Pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) menjadi Presiden dan Wakil Presiden dijadwalkan akan dilaksanakan pada 20 Oktober mendatang, sekitar pukul 11.30 WIB.

Pada hari itu, Jokowi dan JK akan diantar-jemput ke Istana Merdeka dengan diiringi kirab karnaval, tani, dan lainnya. Kirab karnaval akan dilanjutkan di Monas sambil diiringi aksi grup band Slank.

Pada sore harinya, Jokowi akan menyampaikan pidato sebagai presiden dalam acara pemotongan tumpeng. Setelah itu, ia dan JK melanjutkan jamuan makan malam bersama tamu-tamu negara. Sekitar pukul 20.00 WIB, keduanya akan melepas lampion ke udara bersama rakyat dengan dress code warna putih.

Wasekjen PDIP: Harap Prabowo Bersedia Temui Jokowi

Liputan6.com, Jakarta – Pasca-gelaran Pilpres 2014, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terlihat renggang dengan kader PDIP Joko Widodo atau Jokowi yang juga menjadi Presiden terpilih periode 2014-2019.

Padahal sebelumnya, Jokowi didukung penuh oleh Gerindra dan PDIP saat Pilgub DKI 2 tahun silam. Prabowo bahkan pernah menjadi cawapres mendampingi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2009.

Melihat hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah mengaku ingin hubungan mereka kembali ‘akur’ seperti saat sebelum Pilpres 2014 digelar, dengan kesediaan Prabowo mau menemui Jokowi.

“Kami berharap Pak Prabowo mau menemui Pak Jokowi. Itu akan menguji sikap kenegarawanan Pak Prabowo (usai kalah pilpres),” kata Basarah saat dihubungi di Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Basarah pun berujar, sekalipun Prabowo dengan Jokowi maupun Megawati terlihat renggang, namun secara umum antara PDIP dengan Gerindra tidak ada masalah.

Maka dari itu, Basarah menambahkan, sebaiknya ketika pilpres telah usai maka ketegangan yang sempat terjadi karena kontestasi politik itu tak terjadi lagi.

“Kami merasa tidak ada masalah dengan Gerindra dan Pak Prabowo. Pilpres itu hanya sekadar kontestasi bukan peperangan, jadi begitu kontestasi selesai maka semua sudah selesai,” tandas Wasekjen PDIP.

KPU: Tim e-Voting Tengah Dipersiapkan

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mempersiapkan tim khusus jika akhirnya memberlakukan pemungutan suara menggunakan sistem elektronik, e-voting atau pemilu elektronik.

Meskipun demikian, Komisioner KPU, Ida Budhiati menegaskan proses tersebut tidak sesederhana untuk diterapkan.

“Kami sudah membentuk satu tim khusus untuk melakukan kajian mendalam, daerah mana yang sekiranya memenuhi syarat. Daerah apakah kemudian bisa menggunakan teknologi tersebut. E-Voting ini tidak sederhana ya, ada proses yang mesti dilampaui,” ujar Ida di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2014).

Menurut Ida, syarat-syarat yang diajukan harus berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menentukan e-Voting.

“Kita ingat putusan MK (Mahkamah Konstitusi, penggunaan teknologi informasi di dalam memberikan pelayanan hak pilih itu harus memerhatikan, aspek SDM (sumber daya manusia), kesiapan sarana, masyarakat, yang tentu ini harus dibahas serius. Karena itu tim yang dipersiapkan berasal tidak dari internal saja,” jelas Ida.

Menurut dia, selain masalah sumber daya kepercayaan dari semua pihak menjadikan jaminan yang harus dipenuhi.

“Ini kan juga penting untuk diyakinkan kepada calon-calon peserta pemilu dan lembaga politik terkait kepercayaan terhadap penggunaan sebuah sistem teknologi informasi. Kepercayaan adalah penting kalau kita berharap hasil pemilu itu bisa diterima. Kalau dari awal sudah distrust atau tidak percaya dengan sistem, nah ini potensi konflik, sengketanya sangat besar,” pungkas Komisioner KPU tersebut.

Amankan Pelantikan Jokowi, Polisi Tak Boleh Pakai Senjata Api

Liputan6.com, Jakarta – Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-JK hanya tinggal beberapa hari lagi. Penjagaan gedung DPR/MPR yang menjadi tempat pengambilan sumpah jabatan keduanya pun mulai diperketat.

Namun Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Unggung Cahyono menegaskan, seluruh anggota polisi tidak diperkenankan menggunakan senjata api dalam pengamanan pelantikan Jokowi-JK.

“Tidak ada yang menggunakan senjata api,” tegas Unggung di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Unggung menegaskan, penggunaan senjata api baru dilakukan ketika terjadi tindakan anarkis. Penggunaan senjata api juga harus melalui Prosedur Tetap (Protap) Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarkis.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Ronny Franky Sompie menjelaskan, tidak ada penembak jitu yang diturunkan untuk pengamanan pelantikan Jokowi-JK. Termasuk penjagaan terhadap kegiatan masyarakat pada momen tersebut.

“Oh tidak, ini kan dalam rangka pelayanan pengamanan. Tidak ada penembak jitu,” kata Ronny.

Yang jelas, kata Ronny, bila terjadi perbuatan anarkis, maka polisi akan melakukan tindakan tegas berdasarkan undang-undang dan Protap Kapolri yang menjadi dasar pengendalian massa.

“Seperti yang kita lakukan selama ini,” ucap Ronny.

Ronny sebelumnya menuturkan pelantikan Jokowi-JK akan diamankan oleh 24 ribu personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

“TNI di sini sudah termasuk Paspampres. Kemudian ada pamdal khusus di DPR MPR,” tutur Ronny.

Pelantikan Jokowi-JK bakal digelar pada Senin 20 Oktober 2014 mendatang. (Sss)

Pesta Rakyat Usai Pelantikan Jokowi, Ini Komentar Fadli Zon

Liputan6.com, Jakarta – Para pendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dikabarkan akan mengadakan pesta rakyat untuk menyambut pelantikan Jokowi-JK pada 20 Oktober mendatang. Salah satu agenda kegiatan dalam pelantikan tersebut adalah kirab pawai akbar dengan mengawal perjalanan Jokowi dari Gedung Parlemen, Senayan menuju Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan kegiatan tersebut bukanlah menjadi tanggung jawab pihak parlemen dan tidak dalam konteks resmi.

“Menjadi tugas dari MPR, DPR dan kita anggotakan hanya dalam konteks resmi. Kalau tidak resmi sekaligus mengadakan pengajian, ya silakan saja,” kata Fadli Zon di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2014).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menambahkan, pihak parlemen mencoba menjalankan kegiatan pelantikan sesuai mekanisme yang ada dan tidak mengurus kegiatan-kegiatan di luarnya.

“Kita mencoba sesuai mekanisme yang ada seperti ini agar berjalan dengan baik,” tandas Fadli.

Pelantikan Jokowi-JK rencananya akan disambut meriah oleh para simpatisan dengan menggelar pesta rakyat berupa pawai dan konser seharian penuh di Monumen Nasional (Monas). Kabarnya, acara tersebut juga akan menghadirkan band papan atas Indonesia, Slank. (Sss)

Kata Ahok Soal Spanduk ‘Terima Kasih SBY, Selamat Bekerja Jokowi’

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dikabarkan menginstruksikan pemasangan spanduk bertuliskan ‘Terima Kasih Pak SBY dan Selamat Bekerja Pak Jokowi’ di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat. Namun Ahok membantah hal tersebut.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menegaskan tak ada instruksi dari tim Presiden SBY kepada dirinya untuk memasang spanduk tersebut. Sehingga tak mungkin dirinya menyuruh pemasangan spanduk itu ke sejumlah pihak di DKI, termasuk bawahannya.

“Nggak, nggak ada, nggak benerlah isu itu. Mana ada isu kayak gitu, gila,” ucap Ahok di Balaikota Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Dia menegaskan, yang benar adalah ia hanya mengimbau sejumlah pengelola gedung perkantoran di jalur kirab budaya pelantikan Jokowi nanti untuk menghias gedungnya sebagai bentuk apresiasi kepada presiden lama dan baru.

“Mana berhak saya ngatur-ngatur gedung orang,” cetus mantan kader Partai Gerindra itu.

Kirab Karnaval

Pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) menjadi Presiden dan Wakil Presiden dijadwalkan akan dilaksanakan pada 20 Oktober mendatang, sekitar pukul 11.30 WIB.

Pada hari itu, Jokowi dan JK akan diantar-jemput ke Istana Merdeka dengan diiringi kirab karnaval, tani, dan lainnya. Kirab karnaval akan dilanjutkan di Monas sambil diiringi aksi grup band Slank.

Pada sore harinya, Jokowi akan menyampaikan pidato sebagai presiden dalam acara pemotongan tumpeng. Setelah itu, ia dan JK melanjutkan jamuan makan malam bersama tamu-tamu negara. Sekitar pukul 20.00 WIB, keduanya akan melepas lampion ke udara bersama rakyat dengan dress code warna putih. (Sss)

Polisi Belum Terima Pemberitahuan Pesta Rakyat Pelantikan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta – Para Relawan Jokowi berencana akan menggelar pesta rakyat pada 20 Oktober 2014 yang bertepatan dengan dilantiknya Joko Widodo atau Jokowi sebagai Presiden ke-7 RI. Rencananya pesta rakyat itu akan digelar di kawasan silang Monas, Jakarta Pusat.

Namun hingga kini permohonan izin keramaian terkait rencana pesta rakyat yang digelar relawan Jokowi belum diketahui pihak kepolisian.

“Memang informasi tentang akan adanya masyarakat turun ke jalan ada. Namun sampai sekarang belum ada pemberitahuan resmi ke kami,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Rikwanto menambahkan, hingga kini pihaknya masih fokus merencanakan pengamanan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta pada saat acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-Jusuf Kalla.

“Saat ini juga sedang dirapatkan untuk pengamanan saat pelantikan presiden,” ucap Rikwanto.

Saat pengamanan pelantikan Jokowi-JK di Gedung Parlemen, Polda Metro Jaya akan melibatkan 5.000 sampai 10 ribu personel. Sedangkan total personel di Jakarta yang telah disiagakan dalam rencana kontijensi sebanyak 23.415 anggota. (Sss)

Jelang Pelantikan Jokowi, Kompleks Gedung MPR-DPR Dibersihkan

Liputan6.com, Jakarta – Seluruh areal kompleks gedung MPR-DPR termasuk Gedung Nusantara atau yang lebih dikenal dengan Gedung Kura-kura, termasuk Patung Garuda sejak pagi tadi dibersihkan oleh petugas kebersihan.

Hal ini dikarenakan kompleks Gedung MPR-DPR tengah dipersiapkan untuk menggelar hajatan besar pada 20 Oktober mendatang untuk pelantikan Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Selain kebersihan, soal keamanan pun juga menjadi perhatian. Seperti ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV, Selasa (14/10/2014), bila sebelumnya seluruh pintu utama lobi dibiarkan terbuka, mulai hari ini pintu ditutup serta dijaga 2 petugas pengamanan dalam MPR.

Sementara itu di Solo, Jawa Tengah, ratusan siswa Sekolah Dasar (SD) Nayu 77 Banjarsari menggelar doa bersama untuk kelancaran dan keamanan pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo.

Mereka juga membentangkan berbagai poster Jokowi saat masih menjabat sebagai Walikota Solo, Jawa Tengah, Gubernur DKI Jakarta, dan masa kampanye. Usai berdoa, mereka bernyanyi bersama.

Bagi para siswa, Jokowi bukanlah sosok yang asing sejak menjabat sebagai Walikota Solo. Jokowi sudah sangat dikenal akrab dengan anak-anak dan tak jarang blusukan ke sekolah-sekolah.

Baca juga:

Jelang Pelantikan Jokowi-JK, Pengamanan di Perbatasan Diperketat

Jelang Pelantikan Jokowi-JK, Mabes Polri Gelar Rapat Tertutup

Fahri Hamzah: Pesta Pelantikan Jokowi-JK Tradisi Bagus

 (Sss)

24 Ribu Personel Gabungan Siap Amankan Pelantikan Jokowi-JK

Liputan6.com, Jakarta – Pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019 tinggal menghitung hari. Rencananya, pelantikan Jokowi-JK akan berlangsung di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta 20 Oktober.

Untuk mendukung jalannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, seluruh jajaran Polda Metro Jaya dan pejabat teras Mabes Polri beserta TNI menggelar rapat gabungan. Rapat yang berlangsung di Polda Metro Jaya ini dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Pol Badrodin Haiti.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie mengatakan dalam rapat tersebut pihaknnya membahas pengamanan jelang pelantikan dan pada saat pelantikan.

Menurut Ronny, dalam pengamanan itu pihaknya akan menurunkan sebanyak 24 ribu personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

“TNI disini sudah termasuk Paspampres. Kemudian ada pamdal khusus di DPR MPR,” kata Ronny usai rapat tersebut di Polda Metro Jaya, Selasa (14/10/2014).

Ronny menjelaskan, pihaknya juga akan menerapkan sejumlah pengamanan di sekitar gedung DPR/MPR RI pada saat berlangsungnya pelantikan Jokowi-JK.

“Di ring 1 itu ruang sidang tempat pelantikan, ring 2 ruangan lain sampai tempat parkir DPR MPR, ring 3 halaman gedung sampai di luar gedung. Kemudian ring 4 adalah mulai dari luar pagar sampai ke jalan jalur ekonomi tempat-tempat pengamanan yang pelru diamankan oleh Polri,” jelas Ronny.

Selain itu, kata Ronny, pihaknya juga akan memberlakukan sistem penyekatan di sejumlah daerah penyangga Jakarta untuk mencegah adanya aksi massa yang mengarah ke Jakarta. Untuk itu, pihaknnya pun telah meminta Polda Jawa Barat dan Polda Banten untuk membantu melakukan penyekatan terhadap massa yang ingin melakukan aksi di Jakarta. Hal itu digunakan demi menjaga kelancaran pada saat pelantikan Jokowi-JK.

“Karena itu seluruh Polda juga melakukan pengamanan bukan hanya Polda Metro Jaya. Kemudian Polda Jabar dan Polda Banten membantu Polda Metro terutama penyekatan massa yang akan menuju kota Jakarta. Diharapkan memang tidak ada massa yang masuk kota Jakarta,” tandas Ronny. (Yus)

Jokowi: Golkar Kini di Koalisi Merah Putih, Besok Belum Tentu

Liputan6.com, Jakarta – Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum (Ketum) Golkar Aburizal Bakrie atau Ical melakukan pertemuan tertutup Selasa siang tadi. Pada kesempatan tersebut, Ical menegaskan Golkar tetap berada di Koalisi Merah Putih.

“Saya tadi cuma bertanya kepada pak ARB mengenai koalisi dan beliau menjawab, saya dan Golkar tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP). Itu saya bertanya loh, bukan mengajak,” ujar Jokowi di Galeri Seni Kurstkring, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, (14/10/2014).

Mendapat jawaban seperti itu, Jokowi mengaku langsung mengerti maksud Ical untuk tetap membawa Partai Golkar dalam barisan koalisi pendukung Prabowo-Hatta sudah bulat. Jokowi pun mengaku tidak lagi berupaya melakukan lobi ataupun merayu Ical untuk bergabung bersamanya.

“Pertanyaan saya langsung dijawab Pak ARB. Jawabannya sudah tahu jadi tidak ada yang perlu diteruskan. Mengenai koalisi tidak ada yang perlu dilanjutkan, karena beliau sudah memberikan penjelasan seperti itu,” kata Jokowi.

Namun demikian, Jokowi meyakini segala kemungkinan bisa terjadi dalam dunia politik. Ia pun menilai bisa saja saat ini Golkar memutuskan untuk tetap di koalisi Prabowo, namun pada kemudian hari justru meminta bergabung ke dalam pemerintahan.

“Inikan jawaban (Ical) hari ini, belum tentu besok. Belum tentu bulan depan,” ucap Jokowi sambil tertawa.

Mendengar pernyataan tersebut, Ical yang saat ini jabatannya tengah digoyang di internal Golkar karena gagal membawa partai berlambang pohon beringin menang pemilu, langsung menimpalinya.

“Tapi kan kabinet Pak Jokowi itu disusun tanggal 21 Oktober, bukan bulan depan,” jawab Ical. Mendengar jawaban tersebut, Jokowi pun langsung tersenyum sumringah‎.

Pihak Istana Siap Gelar Acara Pisah Sambut SBY-Jokowi

Liputan6.com, Jakarta – Jelang pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo 20 Oktober mendatang, pihak Istana Negara, Jakarta Pusat, terus berbenah. Taman-taman di Istana bersejarah itu terus dirapikan dan dibersihkan, begitu pula dengan selasar-selasar istana.

Seperti ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV, Selasa (14/10/2014), setelah 10 tahun istana itu menjadi kediaman resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kini giliran Presiden terpilih Joko Widodo yang akan menempatinya. Sejumlah barang-barang pun mulai dipindahkan. 

Berbeda dengan biasanya, kali ini pihak Istana Negara akan menyiapkan upacara pelepasan dan penyambutan presiden baru oleh Presiden SBY di Istana Negara dengan upacara militer.

Presiden SBY bahkan berencana mengajak Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo untuk berkeliling Istana sekaligus memperkenalkan sekilas seluk-beluk Istana.

Meskipun ini tradisi yang cukup bagus, di mata pengamat politik apa yang dilakukan Presiden SBY itu kental dengan nuansa pencitraan.

Upacara pisah sambut seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Apa yang direncanakan Presiden SBY sebenarnya mirip dengan upacara pisah sambut yang dilakukan Presiden Amerika Serikat George W. Bush saat menyerahkan tampuk pemerintahan ke Presiden Barack Obama.

Bush menyambut Obama kala itu dan langsung mengajaknya keliling Gedung Putih sebelum akhirnya  Obama mengantar Bush meninggalkan Gedung Putih selamanya.

Baca Juga:

Hindari Fitnah, SBY Jauhi KPU Selama 10 Tahun

Jokowi Under Pressure?

SBY Panggil Panglima TNI-Kapolri, Bahas Pelantikan Jokowi-JK?

(Ans)

Ical: Golkar Jadi Penyeimbang Pemerintahan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mempertegas kalau partainya tetap berada dalam barisan Koalisi Merah Putih (KMP). Walau partainya akan berada di luar pemerintahan, Ical sapaan Aburizal, menolak kalau partainya disebut sebagai partai oposisi. Pernyataan ini disampaikan Ical usai bertemu Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi.

“Golkar dan Koalisi Merah Putih bukan musuh, bukan oposisi, tapi penyeimbang,” ujar Ical di Galeri Seni Kunstkring, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, (14/10/2014).

Ia juga menegaskan, partai penyeimbang dalam suatu sistem perpolitikan bukanlah posisi abu-abu. Partai penyeimbang menurut dia berperan penting dalam menjalankan fungsi kontrol bila ada program-program pemerintah yang dianggap kurang pro terhadap rakyat.

“‎Kalau penyeimbang disebut banci, tidak. Kalau oposisi disebut menolak (pemerintahan). Lalu, penyeimbang apa? Penyeimbang itu, yang baik dari program pemerintah di-support dan yang kurang baik didiskusikan,” ujar Ical.

Aburizal Bakrie yakin, dengan posisi partainya saat ini akan membuat pemerintahan Jokowi-JK berjalan dengan baik. Ia pun mengatakan, pihaknya akan terus memberikan kritik membangun kepada pemerintahan Jokowi-JK.

“Ke depan, kalau ini semua politik dapat membuka ruang komunikasi, Indonesia akan hebat, bagus, dan luar biasa.‎ Prinsip saya seorang sahabat, kalau memuji-muji terus mau masuk jurang dipuji terus. Kita tetap sahabat tapi posisi lain. Itu pendapat saya dan tidak berubah,”‎ kata Aburizal Bakrie. Disebutkan pertemuan hari ini merupakan inisiatif Jokowi. (Ans)

Fahri Hamzah: Pesta Pelantikan Jokowi-JK Tradisi Bagus

Liputan6.com, Jakarta – Wacana pesta rakyat untuk menyambut pelantikan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih ditanggapi positif oleh Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. Menurut dia, pesta tersebut semakin menguatkan imajinasinya tentang pelantikan presiden seperti di Gedung Putih, Amerika Serikat.

Pendukung Jokowi sebelumnya dikabarkan akan melaksanakan serangkaian acara dalam menyambut pelantikan mantan Walikota Surakarta tersebut. Rencananya, akan diadakan kirab pawai akbar yang mengantarkan Jokowi dari Gedung DPR RI menuju Istana Negara, Jakarta Pusat.

Bahkan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyarankan agar sumpah pelantikan Jokowi-JK dilaksanakan di tangga Dewan sehingga mengundang massa yang lebih besar.

“Supaya bisa hadir semua dan imajinasi saya seperti di Gedung Putih (Amerika Serikat),” kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Wakil Ketua DPR itu menambahkan, pesta pelantikan Jokowi-JK merupakan sebuah tradisi yang bagus dan harus dibiasakan oleh para pemimpin.

Soal pengamanan, Fahri Hamzah meminta agar pihak militer dan kepolisian selalu bersiaga agar terhindar dari hal yang tak diinginkan. “Saya kira pengamanan di belakang layar harus diperkuat,” tandas Fahri. Pelantikan Jokowi-JK berlangsung pada 20 Oktober 2014. Pelantikan ini sekaligus menjadi titik awal dimulainya pemerintahan Jokowi-JK. (Ans)

Temui Jokowi, Ical Pertegas Posisi Golkar di Koalisi Merah Putih

Liputan6.com, Jakarta – Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Galeri Seni Kunstkring, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan tersebut, Ical (sapaan Aburizal) mempertegas kepada Jokowi bahwa partainya tetap berada di barisan Koalisi Merah Putih ‎(KMP) yang mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014 lalu.

“Dalam pertemuan sambil ngopi tadi, beliau (Ical) sampaikan akan tetap pada posisi di dalam Koalisi Merah Putih (KMP),” ujar Jokowi, Selasa, (14/10/2014).

Jokowi pun mengakui menghargai keputusan Ical untuk tetap mempertahankan Golkar di Koalisi Merah Putih. Jokowi justru memberi apresiasi kepada Golkar yang memutuskan berada di luar pemerintahan bersama KMP.

“Bagus menurut saya untuk keseimbangan, check balance, agar kita mengelola pemerintahan ada yang mengontrol dan mengawasi. Untuk manajemen kenegaraan itu menurut saya bagus,” kata Jokowi.

Menurut Gubernur DKI Jakarta tersebut, perbedaan sikap itu merupakan hal yang lumrah dalam berdemokrasi. Ia pun ingin menujukkan kalau perbedaan sikap politik tidak berarti hubungan antara dirinya dan Ical maupun politisi Golkar lainnya memanas. Jokowi menegaskan bahwa antara dirinya dan Ical tetap berhubungan baik.

“Kita juga ingin menyampaikan kepada masyarakat, ingin tunjukkan kepada masyarakat, bahwa saya, Pak JK, dan Pak ARB tidak ada masalah. Jadi ini hanya persoalan biasa, perbedaan politik, dalam demokrasi, itu sangat wajar,” kata Jokowi.

Menimpali apa yang disampaikan Jokowi, Ical mengatakan, sikap yang diambil oleh Partai Golkar bukan berarti Jokowi menjadi musuh politiknya. Ia pun tetap berhubungan baik dan menganggap Jokowi sebagai sahabat.

“Perbedaan pendapat dalam alam demokrasi adalah satu hal yang lumrah dan biasa. Bukan berarti kita bermusuhan, tapi cari solusi terbaik untuk bangsa dan negara,” tandas Ical. (Ans)

Isi Pembicaraan Tertutup Jokowi dengan Ical

Liputan6.com, Jakarta – Presiden terpilih Jokowi melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Galeri Seni Kurstkring, Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan 4 mata tersebut dibalut dalam jamuan sore.

“‎Dengan Bapak ARB, Ketua Umum Golkar yang hampir selama 1 jam kita bertemu dan ngopi bareng. Meskipun saya tidak suka kopi, tapi saya terpaksa ngopi agar kita bisa lebih enak dan santai ngobrolnya,” ujar Jokowi, Selasa (14/10/2014).

Jokowi mengatakan, pertemuan private tersebut hanya membicarakan hal santai sambil bercerita mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kenegaraan. Ical banyak bercerita mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi saat masih menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di masa pemerintahan SBY.

“Kami berdua, saya dan ARB bicara banyak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kenegaraan. Beliau banyak cerita mengenai detail waktu jadi menteri jadi Menko. Dan beliau juga banyak berikan masukan kepada kita,” kata Jokowi.

Senada dengan Jokowi, Ical yang mengenakan kemeja abu itu mengaku pembicaraan tersebut jauh dari hal-hal yang bersifat politis. “Tadi kita ngopi bareng, dengan jajanan pasar. Pak Jokowi makan onde-onde, saya makan kelepon. Kita ngobrol-ngorol santai,” ucap Ical sambil tersenyum.

Ia pun mengaku sedikit menceritakan pengalamannya mengenai persoalan di beberapa daerah yang pembangunannya masih tertinggal seperti di wilayah Papua. “Pada dasarnya memikirkan Indonesia ke depan. Apa pendapat saya? Saya banyak cerita tentang pendapat saya untuk Indonesia ke depan. Bicara soal ekonomi, bercakap mengenai persoalan Papua, dan masalah lainnya,” beber Ical.

Kontras Akan Berikan Catatan Buruk Anggota DPR ke Jokowi

Liputan6.com, Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) akan melaporkan catatan buruk anggota DPR 2014-2019 kepada Jokowi-JK. Menurut Deputi Kontras Departemen Strategi dan Mobilisasi Chrisbiantoro, hal itu berguna karena Jokowi-JK akan segera melakukan pembentukan kabinet.

“Saya akan memberikan kepada Jokowi-JK untuk hal tersebut (data catatan terburuk) untuk mengingat sebentar lagi mereka segera menunjuk kabinetnya agar menciptakan kabinet yang bersih. Hal itu juga akan digunakan oleh pemerintah baru dalam mengawasi kinerja DPR mengingat banyak yang memiliki batu sandungan,” ujar Chrisbiantoro di kantornya, Menteng, Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Menurut pria yang akrab disapa Chris itu, sudah ada awal mula dari hasil produk DPR yang mengindikasikan bukan untuk kepentingan rakyat, seperti UU MD3 dan UU Pilkada.

“Terlihat sekarang bagaimana pengaruhnya. Lahirnya UU MD3 memberikan privilage dimana mengusung yang notabenenya sudah dipantau KPK, misalnya seperti Setya Novanto. Kita sekarang tinggal mengawasi saja,” jelas Chris.

Selain itu, data tersebut akan juga dibawa ke KPK guna sebagai data tambahan dalam mengawasi anggota DPR.

Kontras mencatat ada 242 Anggota DPR periode 2014-2019 yang memiliki catatan buruk dan diduga terlibat dalam sejumlah kasus.

Deputi Kontras, Farah Fathurrahmi menyebutkan ada 10 catatan yang merupakan bentuk pelanggarannya, yakni pernah tercatat menjadi terdakwa kasus korupsi, pernah menjadi terperiksa di KPK, polisi, dan kejaksaan terkait kasus korupsi.

“Selain itu 242 anggota DPR juga pernah menjadi tersangka korupsi, mereka juga diduga terlibat kasus korupsi, aktif membela terdakwa kasus korupsi, pernah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, pernah terlibat kasus tindak pidana, pernah terlibat kasus pelanggaran pemilu, juga pernah merima sanksi etik oleh BK DPR, hingga memililki catatan absen yang buruk senasa menjabat sebagai angoota DPR pada periode sebelumnya,” ujar Farah.

Bertemu Ical, Jokowi Ajak Golkar Gabung Koalisi Indonesia Hebat?

Liputan6.com, Jakarta – Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi menggelar pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakrie di Galeri Seni Kunstkring, Menteng, Jakarta Pusat. Deputi Tim Transisi Andi Widjayanto mengatakan, pertemuan tersebut terjadi atas inisiatif Jokowi dan telah direncanakan sebelumnya.

“Ini sudah direncanakan 2 hari lalu dan diprakarsai oleh Pak Jokowi,” ujar Andi di Galeri Seni Kunstkring, Selasa  (14/10/2014).

Menurut Andi, pertemuan tersebut bukan untuk menjajaki agar Partai Golkar, yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), bergabung dengan koalisi partai pendukung Jokowi-JK, Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Andi mengatakan, pertemuan tertutup itu hanya silaturahmi yang dilakukan presiden terpilih dengan para ketua partai politik.

“Ini silaturahmi saja untuk menjadi presiden karena beliau ingin bangun komitmen dengan ketua partai. Beliau tidak ingin ada perpecahan dan terbelah,‎” kata Andi.

Lalu, apakah pertemuan Jokowi itu tak sebatas hanya pada ketua umum Golkar tapi juga ke ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang merupakan rivalnyanya saat pilpres 9 Juli lalu? “Ya tentu, ini safari politik termasuk dengan ketum Koalisi Merah Putih yang lain,” ucap Andi. (Mut)

Jokowi Gelar Pertemuan Tertutup dengan Ical

Liputan6.com, Jakarta – Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan secara tertutup dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) di Galeri Seni Kunstkring, Jakarta Pusat.

Pantauan Liputan6.com, Selasa (14/10/2014), usai menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta di Balaikota DKI, Jokowi langsung menuju tempat pertemuan tersebut. Jokowi dan Ical langsung menuju ke sebuah ruangan di galeri seni yang mempunyai gaya bangunan kolonial. Mereka memulai pertemuan pada pukul 15.20 WIB.

Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto mengatakan, Jokowi memang mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai dan tidak hanya bertemu dengan Ical saja.

“Jokowi memang mengagendakan pertemuan dengan para ketum partai, dan kali ini giliran Golkar,” ujar Andi.

Adni menjelaskan, agenda pertemuan antara Ical dan Jokowi, sudah direncanakan sejak 2 hari lalu.

Hingga pukul 15.40 WIB, pertemuan antara Ical yang didampingi oleh adiknya Nirwan Bakrie dan Jokowi yang didampingi oleh Kepala staf Tim Transisi Rini M Soemarno masih berlangsung.

Jokowi juga telah melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua DPR Setya Novanto, Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Ketua DPD Irman Gusman di sebuah hotel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 10 Oktober malam. (Mut)

Jelang Pelantikan Jokowi-JK, Pengamanan di Perbatasan Diperketat

Liputan6.com, Jakarta – Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) terpilih pada 20 Oktober mendatang, segala hal dipersiapkan termasuk dalam soal pengamanan di tiap wilayah. Tidak hanya di Jakarta, peningkatan pengamanan juga dilakukan di wilayah-wilayah perbatasan.

Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) TNI Angkatan Laut Laksamana Muda (Laksda) TNI Widodo mengatakan, berdasarkan perintah dari Panglima TNI, pihaknya turut memperketat keamanan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Salah satunya adalah menjaga keamanan di perbatasan kawasan Selat Malaka dan Laut Natuna.

“Ada pengetatan keamanan. Itu pasti. 24 jam kita akan mengamankan wilayah barat, khususnya di wilayah perbatasan, dari laut,” ujar Widodo usai bertemu dengan Presiden terpilih Jokowi di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Widodo mengatakan, bentuk tindakan pengamanan yang dilakukan oleh pihaknya adalah meningkatkan patroli laut wilayah Indonesia yang selama ini rutin dilakukan olehnya.  

Ditegaskan olehnya, untuk mengantisipasi berbagai gangguan tersebut, pihaknya juga berupaya menangkal berbagai hal yang menghambat acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilakukan 6 hari lagi, termasuk wilayah daratan Jakarta.

“Kita juga melakukan pengamanan di wilayah DKI Jakarta. Peningkatan pengamanan tentu ada untuk mengatasi gangguan. Tentu di wilayah perbatasan juga dilakukan peningkatan keamanan. Sepanjang tahun kita lakukan,” papar dia.

Sebelumnya, Widodo mengatakan kedatangan Laksamana bintang dua ke kantor Jokowi untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan diri kepada Jokowi sebagai pejabat baru di tubuh TNI AL. “Saya ke sini untuk bersilaturahmi, karena di sini saya sebagai pejabat baru yang memasuki wilayah beliau,” ujar Widodo.

Dalam kesempatan itu, Widodo yang didampingi oleh dua ajudannya, juga memberikan penghargaan kepada Jokowi berupa replika pedang yang ia sebut sebagai pedang kehormatan. Pedang yang ditempatkan di sebuah kotak kaca itu, menurut dia merupakan simbol kehormatan bagi para anggota TNI AL.

“Kami juga memberikan pedang kehormatan kepada beliau. Itu merupakan ciri khas dari TNI Angkatan Laut,” kata dia.

Pertemuan antara Widodo dan Jokowi sendiri berlangsung sekitar 30 menit. Cukup lamanya pertemuan tersebut, menimbulkan pertanyaan apakah dalam pertemuan tersebut, ada pesan-pesan khusus yang disampaikan Jokowi sebagai presiden terpilih.

Terlebih, Jokowi menyatakan dirinya akan fokus di masa-masa awal pemerintahannya pada program-program kemaritiman. “Oh, tidak bahas itu, saya bertemu beliau dengan kapasitas beliau sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sekalian melapor kapasitas laporan, sebagai warga lingkungan Jakarta,” pungkas Widodo.

Krisna Mukti: Kontras Fitnah, Saya Tak Pernah Korupsi

Liputan6.com, Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dalam laporannya menyebutkan anggota DPR Periode 2014-2019 dari Fraksi PKB, Krisna Mukti memiliki catatan buruk. Saat dikonfirmasi, Krisna menyatakan hal tersebut tidak benar dan cenderung fitnah.

“Saya tidak pernah korupsi dan saya tidak pernah menjadi terdakwa sejumlah kasus korupsi. Jangan fitnah. Kontas-nya yang Fitnah. Dia nggak tau permasalahannya main klaim gitu saja,” ujar Krisna saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (14/10/2014).

Menurut Krisna, dalam kasus yang diungkap Kontras, ia justru menjadi pihak yang dizalimi. Dia menegaskan kasus tersebut sudah selesai.

“Yang saya alami 5 tahun lalu justru saya yang dizalimi. Kasus selesai Januari 2013. Saya tidak mau bahas masalah itu lagi, karena kasus sudah selesai,” pungkas Krisna.

Berdasarkan data Kontras, Krisna Mukti disebutkan pernah terbukti melakukan penadahan karena menerima uang secara tak wajar dalam bentuk transfer sebanyak 51 kali dengan total mencapai Rp 365 juta dan sempat divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.

Ketua KPU: Partisipasi Pilpres di Indonesia Tertinggi di Dunia

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik menyebut jumlah partisipasi masyarakat pada pemilihan presiden (pilpres) di Indonesia tahun 2014 merupakan tertinggi di dunia. Angka pemilih tahun ini bahkan mengalahkan partisipasi masyarakat pada pemilu di Amerika Serikat.

“Dalam statistik ini merupakan angka terbesar partisipasi pemilihan presiden di dunia, bahkan kita mengalahkan partisipasi pemilihan presiden di Amerika,” ujar Husni Kamil Malik di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2014).

Di Kantor Presiden, Husni yang datang untuk melaporkan penyelenggaraan Pemilu 2014, menjelaskan bahwa pada Pilpres 2014, jumlah pemilih yang tercatat sebagai daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 190 juta. Sedangkan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 134 juta.

Mengenai Pemilihan Legislatif 2014 yang berlangsung pada 9 April lalu lanjut Husni, jumlah DPT sebanyak 187 juta. Sedangkan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 140 juta orang.

“Dengan demikian, angka persentase partisipasi pemilih 75%. Hal ini sesuai dengan sasaran pembangunan jangka menengah nasional,” pungkas Ketua KPU Husni Kamil Malik.

Soal perbandingan angka partisipasi pilpres kedua negara sempat diungkapkan Konsul Jenderal (Konjen) AS di Surabaya, Jawa Timur, Joaquin Monserrate. Diplomat Negeri Paman Sam ini menilai pemilihan umum presiden di Indonesia pada 9 Juli 2014 mengalahkan Pilpres AS pada 2008, sehingga pilpres di Indonesia telah memecahkan rekor dunia.

“Saya punya datanya, Presiden Obama terpilih dalam Pilpres AS tahun 2008 yang diikuti 131.071.135 orang, sedangkan pilpres di sini pada 9 Juli 2014 diikuti 133.577.277 orang. Itu rekor dunia,” kata Monserrate di Surabaya, Kamis, 21 Agustus silam. (Yus)

Skenario Terburuk Pelantikan Jokowi-JK Menurut Panglima TNI

Liputan6.com, Jakarta – Pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai menjadi presiden dan wakil presiden tinggal menghitung hari. Pengamanan dari TNI dan Polri akan dimaksimalkan pada hari pelantikan, Senin 20 Oktober 2014.

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengakui ada keresahan mengenai pelantikan Jokowi-JK. Seperti apakah pelantikan bisa berjalan apa tidak dan apakah ada resistensi pihak tertentu yang ingin mengganggu pelantikan Jokowi-JK.

“Saya pikir masyarakat paham betul ini demokrasi yang kita junjung bersama,” ujar Panglima TNI Moeldoko saat menyambangi Kantor redaksi Liputan6.com, Selasa (14/10/2014).

Lalu apa skenario terburuknya? Moeldoko menyatakan, “Itu tidak bisa saya kasih tahu. Cuma kami yang tahu,” ujar Moeldoko dengan tersenyum.

Moeldoko hanya mengatakan, ada sejumlah lokasi yang menjadi titik pengamanan saat pelantikan nanti. “Di antaranya, pasti yang pertama DPR, MPR, terus rute perjalanan presiden, tidak boleh ada yang mengganggu,” tandas Moeldoko.

Kepolisian Negara RI juga telah menyiapkan upaya pengamanan maksimal untuk pelantikan Jokowi-JK tersebut, salah satunya dengan mengerahkan petugas dari 7 Polda.

“Ada 7 Polda yang akan ditarik ke Jakarta, yakni Polda Jateng, Polda Jabar, Polda Jatim, Polda Lampung, Polda Palembang, Polda Sumsel, dan Polda Kalbar,” kata Kapolri Jenderal Sutarman.

Sutarman juga mengatakan, pihaknya akan menerjunkan sekitar 22 ribu personel keamanan yang dibagi dalam 5 ring.

Catatan Buruk Anggota DPR Baru Versi Kontras

Liputan6.com, Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mempertanyakan kredibilitas anggota DPR periode 2014-2019. Catatan buruk anggota dewan yang baru dinilai lebih banyak dari periode sebelumnya.

“Informasi ini penting untuk menjadi salah satu tolak ukur terhadap kredibiltas anggota DPR. Sebab dari penelusuran kami, memang datanya tidak berbeda dari periode tahun lalu namun justru periode sekarang jauh lebih meningkat,” ujar Deputi KontraS Departemen Strategi dan Mobilisasi, Chrisbiantoro di kantornya, Menteng, Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Menurut dia, ada 5 nama anggota DPR baru yang tercatat pernah menjadi terdakwa dalam sejumlah kasus. Salah satunya Rachmat Hidayat dari PDIP.

“Misbakhun dari Golkar, Azam Azman Natawijana dari Demokrat, Krisna Mukti dari PKB, dan Achmad Dimyati Natakusumah dari PPP,” jelasnya.

Berdasarkan data dari KontraS, Rachmat Hidayat pernah menjadi terdakwa kasus korupsi APBD NTB tahun 2003 ketika ia menjabat Wakil Ketua DPRD NTB namun divonis bebas oleh pengadilan.

Misbakhun pernah menjadi terdakwa kasus korupsi terkait kasus pemalsuan dokumen dalam rangka penerbitan letter of credit (L/C) Bank Century. Sedangkan Azam Azman Natawijana pernah menjadi terdakwa korupsi terkait kasus penilpan uang negara saat mempin proyek optimalisasi II Pabrik Semen Baturaja.

Sementara itu, Krisna Mukti anggota DPR yang juga berasal dari dunia hiburan, disebut terbukti melakulan penadahan karena menerima uang secara tak wajar dalam bentuk transfer sebanyak 51 kali dengan jumlah total Rp 365 juta dan sempat divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.

Sedangkan Achmad Dimyati Natakusumah dari PPP, pernah menjadi terdakwa dalam kasus korupsi bank Jabar namun ia dianggap tidak bersalah oleh PN Pandeglang pada 2010 lalu.

Sementara itu, menurut Chrisbiantoro, ada 4 nama anggota DPR yang juga sering membela terdakwa kasus korupsi. “Empat nama yang cukup getol itu adalah, Rufinus Hotmaulana Hutauruk dari Hanura, Junimart Girsang dari PDIP, John Kenedy Aziz dari Golkar, Heri Gunawan dari Gerindra,” beber dia.

KontraS juga menempatkan Misbakhun dan Tifatul Sembiring yang disebut terlibat kasus pelanggaran HAM. Sedangkan Ahmad Noor Supit dari Golkar yang merupakan anggota pansus Trisakti dan Semanggi II dianggap tidak memiliki komitmen dalam penegakan HAM karena memutuskan tidak ada pelanggaran dalam Kasus Trisakti.

“Sedangkan Mulyadi dari Demokrat juga pernah terlibat kasus intimidasi terhadap jurnalis,” pungkas Chrisbiantoro. (Yus)

Ketua DPR: Setiap Komisi Diisi 45-50 Anggota

Liputan6.com, Jakarta – Pimpinan DPR menggelar rapat konsultasi dengan semua ketua fraksi untuk menyampaikan jika komisi di DPR periode 2014-2019 tetap berjumlah 11, sama seperti periode sebelumnya. Selain itu, dibahas juga dalam rapat tersebut terkait jumlah anggota dalam setiap Komisi DPR.

“Ini kan kita menentukan 3 agenda. Menetapkan komisi, menetapkan fraksi dan badan kelengkapan, dan mekanisme cara-cara pemilihan (pimpinan komisi). Kami baru selesai komisi dan kemarin rapat menetapkan 11 komisi. Kita tetapkan 11 komisi,” kata Ketua DPR Setya Novanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2014).

Untuk jumlah anggota dalam setiap komisi, Setya menuturkan, pihaknya dengan anggota rapat sudah membaginya sesuai dengan jumlah keseluruhan anggota DPR dengan total 560 anggota.

“Jadi jumlah keanggotaan komisi, 45 sampai 55 anggota per komisi dari 11 komisi itu,” tutur dia.

Setya Novanto yang juga Bendahara Umum Partai Golkar itu mengatakan, saat ini pihaknya akan membahas jumlah anggota alat kelengkapan Dewan soal Badan Legislasi (Baleg). Ia menambahkan, dalam rapat sempat ada yang mengusulkan jika anggota Baleg diisi oleh 100 anggota.

“Sekarang tadi sedang melakukan masalah anggota daripada Baleg. Baleg ini ada berkembang 100 anggota, tetapi sekarang Baleg ini lebih pada menyelesaikan program legislasi nasional dan RUU. Sedangkan secara teknis itu semua ada di Komisi, sehingga saya tadi sudah menyarankan UU kita putus sekitar 75 anggota,” ujar dia.

Untuk mekanisme pemilihan pimpinan komisi, Setya mengimbau agar semua pihak bersabar dulu, apakah akan mengacu pada UU MD3 atau secara proporsional. Sebab saat ini menurut dia, pimpinan DPR dengan semua ketua fraksi masih membahas untuk anggota Baleg.

“Nanti kita dengar kembali cara pemilihannya kita sabar, karena ini masih dalam taraf Baleg. Intinya kita lihat perkembangannya kita tetap taat asas dan taat aturan, tapi kita akan tetap bicarakan dengan pimpinan fraksi yang lain,” tandas Ketua DPR Setya Novanto. (Yus)

Rapat Konsultasi Pimpinan DPR Tetapkan 11 Komisi

Liputan6.com, Jakarta – Rapat konsultasi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan seluruh ketua fraksi akhirnya resmi menetapkan 11 Komisi DPR. Sebelumnya, berkembang wacana jika fraksi di DPR perlu ada pemekaran atau penambahan fraksi karena dianggap terlalu banyak bermitra dengan lembaga pemerintah.

“Jumlah komisi yang sudah ditetapkan dalam rapat tadi menetapkan 11 komisi, itu sama dengan hasil rapat pimpinan DPR kemarin,” kata Ketua DPR Setya Novanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2014).

Setya Novanto yang juga Bendahara Umum Partai Golkar itu menambahkan, 11 Komisi tersebut juga akan disesuaikan dengan jumlah kabinet yang akan digunakan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

“Jadi sambil kita lihat nanti pemerintah memutuskan berapa kabinet yang akan dibentuk oleh Jokowi. Jadi itu kita tunggu (kabinet Jokowi-JK), tapi kita sudah tetapkan 11 komisi,” ujar dia.

Untuk mekanisme pemilihan pimpinan komisi, Setya mengimbau agar semua pihak bersabar dulu apakah akan mengacu pada Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) atau secara proporsional. Sebab saat ini menurut Setya Novanto masih membahas untuk anggota Badan Legislasi (Baleg).

“Nanti kita dengar kembali cara pemilihannya kita sabar, karena ini masih dalam taraf Baleg. Intinya kita lihat perkembangannya kita tetap taat asas dan taat aturan, tapi kita akan tetap bicarakan dengan pimpinan fraksi yang lain,” tandas Ketua DPR Setya Novanto. (Yus)

Panglima TNI: Pelantikan Jokowi-JK Akan Berjalan Baik

Liputan6.com, Jakarta – Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, masyarakat tidak was-was dalam pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019. Moeldoko menyatakan, pelantikan Jokowi-JK pada 20 Oktober 2014 akan berjalan dengan lancar.

“Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Indonesia, tidak perlu was-was, takut, dan sebagainya. Saya sudah kumpulkan tadi pagi Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, badan intelijen, semua yang mempunyai tugas penantikan nanti. Menurut pandangan saya, saya pikir akan berjalan dengan baik,” ujar Moeldoko saat menyambangi kantor redaksi Liputan6.com, SCTV Tower, Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Moeldoko juga meminta masyarakat tidak melakukan kegiatan yang kontraproduktif saat pelantikan Jokowi nanti. Begitu pula dengan tindakan yang menganggu rute yang dilalui Jokowi-JK saat pelantikan presiden nanti.

Kapolri Jenderal Polisi Sutarman juga mengatakan, pihaknya akan menerjunkan sekitar 22 ribu personel keamanan yang dibagi dalam 5 ring untuk pengamankan pelantikan nanti.

“Pengamanan untuk pelantikan presiden ada 22 ribu semuanya dibagi dalam 5 ring,” kata Kapolri.

Polri mengerahkan petugas dari 7 Polda untuk pelantikan Jokowi-JK. “Ada 7 Polda yang akan ditarik ke Jakarta, yakni Polda Jateng, Polda Jabar, Polda Jatim, Polda Lampung, Polda Palembang, Polda Sumsel, dan Polda Kalbar,” kata Sutarman. (Yus)

PDIP: Koalisi Merah Putih Mau Sapu Bersih Parlemen…Silakan

Liputan6.com, Jakarta – Koalisi Merah Putih (KMP) berhasil menduduki kursi pimpinan DPR dan MPR melalui mekanisme paket pimpinan yang mengacu pada Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Namun masih ada kesempatan Koalisi Merah Putih untuk menduduki pimpinan komisi di DPR, yang saat ini masih dibahas oleh pimpinan DPR dan semua ketua fraksi baik dari KMP maupun Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dimotori PDIP.

Lalu apa tanggapan kubu KIH terkait hal tersebut?

“Ya kita mau tanya ini, justru di rapat pimpinan. Apakah (Koalisi Merah Putih) mau sapu bersih atau sapu setengah bersih, atau tidak perlu disapu? Nah ini kita akan bicara bila itu ingin sapu bersih silakan, (tapi) sapunya pakai apa?” kata politisi PDIP Aria Bima di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2014).

“Apa sapunya pakai sapu Pak Prabowo, atau sapunya pakai Anis Matta, atau Pak Ical?” sambung dia.

Namun demikian, Aria mengaku jika pihaknya tetap akan mengajukan pemilihan pimpinan komisi DPR dipilih secara proporsional. “Tapi intinya kita tetap mengajukan proposional itu merupakan yang sangat efektif untuk kinerja DPR ke depan,” ungkap dia.

Karena menurut Aria Bima, jika hal tersebut tak bisa dilakukan maka tidak bisa memilih pimpinan komisi. Bahkan bila dipaksakan, hal tersebut akan menimbulkan oposisi dalam komisi DPR.

“Bila terpaksa (tidak secara proporsional) kita tidak ada pimpinan, atau masa kita mau membuat oposisi di dalam (komisi) DPR kan lucu. Oposisi ini tidak akan mengoptimalkan kerja masing-masing di dalam DPR,” ujar dia.

Menurut Aria, pihaknya selalu melakukan komunikasi dengan pihak KMP terkait mekanisme pemilihan pimpinan komisi tersebut agar bisa diselesaikan secara musyawarah.

“Oh, komunikasi terus bagaimana mencari way out (jalan keluar) kepada langkah-langkah penyelesaian, supaya kinerja Dewan ini cepat dan optimal. Kalau ini hanya sapu bersih nanti 6 bulan nggak kerja ini, kayak Koalisi Kerakyatan dan Koalisi Kebangsaan dulu. Paket-paketan itu dilebur dululah, kan untuk komisi hanya turunannya,” tandas anggota DPR dari Fraksi PDIP tersebut. (Yus)